Penerapan E-Law Enforcement Per 1 Juli 2010

Tabloid OTOMOTIF edisi 50 tgl 15-21 April 2010 pada halaman 39 memberitakan tentang rencana penerapan e-law enforcement per 1 Juli 2010 di beberapa ruas jalan di Jakarta. Penegakan hukum ini memanfaatkan kamera CCTV & akan memotret nomor polisi kendaraan bermotor jika melanggar lalu lintas. Pada tahap pertama akan dilakukan uji coba di perempatan lampu merah Sarinah Thamrin. Selanjutnya akan diterapkan di beberapa ruas jalan di Jakarta. Akan tetapi beberapa pihak menyangsikan penerapan hukum model baru ini akan sulit diterapkan. Emang kenapa sih ???

Pihak OTOMOTIF pun memaparkan bahwa implementasinya disini akan sulit dilaksanakan terutama jika bukti pelanggaran berupa denda dikirim ke rumah pemilik kendaraan & ditagih saat perpanjangan STNK ato SIM. Coba bayangkan, kendaraan anda didenda karena melanggar lalu lintas tapi waktu itu yang mengendarai adalah orang lain misal dipakai sodara, teman ato orang lain yang telah membeli kendaraan kita tetapi belum dibalik nama. Hal ini berdasarkan sistem yang diterapkan bahwa barang bukti adalah rekaman pelat nomor. Dari situ akan terdeteksi nama pemilik, alamat, merek, tipe & tahun pembuatan kendaraan.

jalan protokol Sarinah Thamrin, urat nadi Jakarta sering dilewati para pejabat

Disamping penerapan yang gak gampang seperti yang diungkapkan oleh OTOMOTIF diatas, masih ada hal2 lain yang bisa menimbulkan kebingungan. Penulis yang berkantor di bilangan Thamrin, sering melewati perempatan lampu merah Sarinah Thamrin. Pada jam2 tertentu seringkali pengendara (termasuk penulis) ketika lampu merah menyala sama polisi kita disuruh jalan terus karena ada pejabat yang akan lewat. Lah kalo aturan ini diterapkan, bisa2 semua pengendara akan kena tilang dunk ??? nah contoh ini harus dipikirkan pihak berwajib !!! Jangan sampe deh hanya gara2 ini terus dimanfaatkan ajang kesempatan (aji mumpung) untuk mendenda semua pengendara. Ingat kita bakalan tidak bisa berkutik, kita gak punya bukti sedangkan mereka punya lewat rekaman foto.

Selanjutnya penerapan e-law enforcement tentu saja mengeluarkan biaya yang tidak besar. Apakah implementasi alat tsb sudah sedemikian mendesak ??? ambil contoh, coba perhatikan masih banyak lampu lalu lintas yang kondisinya memprihatinkan entah itu lampunya pudar ato lampunya tidak menyala. Ditambah parah lagi kondisi ini dibiarkan berlarut2 tanpa ada penanganan yang berarti. Jangankan lampu lalu lintas, penerapan layar monitor waktu hitung mundur (countdown timer) yang belum lama dipasang di tiap perempatan sudah ada yang rusak & tidak juga diperbaiki. Nih buktinya :

Countdown timer (lihat anak panah) di lampu merah Pangpol, Jaksel. Sudah lama mati & tidak diperbaiki hingga saat ini. Ironisnya lagi lokasi ini tak jauh dari markas Polres Jaksel.

Nah daripada pasang alat canggih tsb mendingan duitnya buat memperbaiki rambu2 lalu lintas. Bagaimana menurut anda ???

Iklan